Off-press.org – Willy Aditya, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, baru-baru ini mengungkapkan sebuah sindiran yang membuat heboh banyak orang. Pasalnya, sindiran yang dilontarkan oleh Willy Aditya berkaitan dengan narasi utang PKS. Melansir dari sumber CNNIndonesia, menyebutkan Willy Aditya menganggap bahwa narasi beban utang negara adalah hal klasik dan tidak akan pernah bisa dibuktikan berdasarkan data-data.
Sebagai informasi sekedar, pada beberapa waktu lalu, Ahmad Syaikhu, selaku Presiden PKS, menyebutkan tentang beban utang negara dan juga sejumlah data yang berkaitan akan urusan politik tersebut. Willy Aditya menilai, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Ahmad Syaikhu, terlalu klasik, sehingga pengulangan kalimat tentang narasi pun selalu diucapkan dan menyebabkan proses rapat menjadi membosankan.
Willy Aditya juga turut memperhatikan bahwa pengulangan kalimat narasi jumlah utang, bangkrut, beban negara, dan seterusnya, selalu di ucapkan pada acara rapat khusus. Namun menurutnya, hingga saat ini, narasi tersebut masih belum juga terbukti dan masyarakat Indonesia masih menjalani hidup yang normal. “Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang? Semua biasa saja. Kehidupan berjalan dengan normal, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tidak ada kebangkrutan seperti yang diprediksi oleh Syaikhu dkk bertahun-tahun lalu karena pengelolaan uang yang digariskan sesuai hukum perundang-undangan berlaku,” kata dia, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada Jumat, 31 Desember 2021 lalu.
Tidak berhenti disitu saja, Willy juga memberikan peringatan kepada Syaikhu agar tidak mencari sensasi melalui narasi utang. Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan Pendidikan politik untuk bisa memahami dan bisa memiliki satu pikiran yang sama tentang kehidupan pemerintahan di Indonesia. Bukan hal yang mengherankan ketika masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang utang, karena publik juga harus diberikan edukasi yang benar, katanya.
Willy tidak menampik apabila pemerintah maupun negara memiliki suatu beban utang yang disebabkan oleh banyak hal. Namun, lanjutnya, politik juga harus paham tentang pengelolaan utang tersebut dan dana yang telah diperoleh. Misalnya, untuk apa utang tersebut digunakan, bagaimana cara yang benar untuk mengelola hutang agar tidak terjadi kebangkrutan, apa yang didapatkan ketika utang sudah dimiliki oleh negara Indonesia, hingga berkaitan dengan produksi nasional yang harus dijelaskan secara gamblang. Menurut Willy, utang juga hal yang harus direpresentasikan dengan benar. Karena dibalik utang tersebut, ada cerita yang harus diketahui oleh publik agar tidak menyebabkan kesalahpahaman secara total.
Tentang Narasi Utang PKS yang Akan diwariskan Jokowi
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Ahmad Syaikhu sempat mengeluarkan sebuah narasi tentang warisan utang yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemungkinan, tradisi ‘mewariskan’ utang yang besar akan terjadi pada saat masa Jokowi lengser di 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu mengatakan bahwa utang yang dimiliki oleh Indonesia, adalah Rp 7 ribu triliun.
“Artinya, dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, beliau akan mewariskan jumlah utang negara lebih dari Rp 7 triliun,” katanya, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada beberapa waktu lalu. Hal inilah yang menyebabkan Willy Aditya meradang. Narasi rapat dari waktu ke waktu, selalu mengungkapkan tentang utang negara oleh Ahmad Syaikhu. Tidak hanya soal utang Jokowi saja, Syaikhu juga turut menyinggung tentang proses rencana pemerintahan yang akan menghapus BBM jenis premium dan pertalite.
Menurutnya, kebijakan pemerintahan tersebut dianggap tidak tepat, karena tidak memikirkan tentang kondisi masyarakat menengah ke bawah yang masih membutuhkan BBM jenis tersebut. Di kesempatan yang sama, Syaikhu juga menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia yakin, bhawa wacana tersebut bisa menjadi sebuah anggaran masalah yang bisa menyebabkan konflik dan dianggap sebagai proses awal dari pengkhianatan demokrasi.
“Gagasan perpanjangan jabatan presiden, adalah sebuah gagasan yang bisa menyebabkan penghianatan cukup besar tentang cita-cita reformasi maupun demokrasi,” ujarnya. Syaikhu juga turut menyinggung tentang rencana pemerintahan berdasarkan persetujuan langsung oleh DPR yang kini sedang membahas tentang RUU Ibu Kota Negara di Parlemen. Padahal menurutnya, perpindahan Ibu Kota Indonesia bukan lah sebuah prioritas, karena masih banyak urusan politik lain yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, adalah pandemi. Walaupun narasi utang PKS yang diungkapkan oleh Ahmad Syaikhu menyebabkan konflik politik oleh fraksi lain, namun sebagian kalangan justru setuju akan ungkapannya serta penjelasan tentang hal politik lainnya.