Off-press.org – Puan Maharani, selaku Ketua DPR RI, telah mengajak Ketua Komisi di DPR serta sejumlah Menteri untuk melakukan kunjungan kerja. Dalam ajakan tersebut, Puan dengarkan aspirasi rakyat dianggap menjadi hal yang sangat positif. Rasanya, bisa dihitung pakai jari saat Puan melakukan kunjungan kerja sambil mendengarkan keluhan para masyarakat Tanah Air yang sedang mengalami hal mengerikan di tengah pandemi Covid-19 ini. Para Menteri dan Komisi DPR RI yang mendengarkan aspirasi rakyat berdasarkan ajakan Puan, menemukan sebuah titik lengah mengerikan di bidang ekonomi.
Ari Junaedi, selaku Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ajakan Puan adalah ha yang benar. Selain itu, Puan juga dianggap telah melakukan langkah yang tepat karena bisa sekaligus memotong proses birokrasi yang kemungkinan akan terjadi hingga dampak berkepanjangan.
“Biasanya kan anggota DPR akan menyerap aspirasi tersebut dari masyarakat. Setelah itu, mereka juga akan melakukan rapat terlebih dahulu di internal mereka, baru mereka akan melaksanakan rapat oleh para Menteri. Jadi, bisa dikatakan bahwa cara ini adalah cara Puan yang sangat efektif. Mereka bisa mendengarkan langsung aspirasi rakyat. Sehingga, DPR akan mendengar sendiri keluhan mereka, kemudian barulah eksekusi akan dilakukan untuk menemukan jalan keluarnya,” ujar Ari Junaedi, dalam keterangan yang diterima, kami lansir dari sumber Liputan6.com, pada Jumat, 19 November 2021 kemarin.
Tidak berhenti disitu saja, Ari juga turut menjelaskan bahwasanya tugas utama konstitusional anggota DPR hanya sekedar menyerap aspirasi rakyat. Kemudian, setelah aspirasi terkumpul, mereka akan melaporkan dan menjadikannya di fungsi legislasi. Setelah legislasi sudah selesai, barulah pengawasan serta anggaran akan ditetapkan. Aspirasi rakyat baru bisa dieksekusi oleh seorang pejabat eksekutif. Contohnya, adalah Menteri yang sedang melakukan program kerja.
Ari berpendapat, bahwa dengan mengajak sejumlah Menteri yang telah memiliki wewenang, Puan dengarkan aspirasi rakyat juga sekaligus sedang memberlakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Indonesia di mata rakyat Indonesia. Upaya efektif tersebut pun akan berdampak positif di lingkungan pemerintahan Indonesia maupun rakyat itu sendiri.
“Jika dilihat-lihat ya, DPR kan hanya bersifat sebagai legislatif, mengawaski dan yang mengeksekusi itu kan Presiden serta para Menteri. Jadi, langkah yang diambil Puan dalam mengajak para Menteri adalah langkah yang efektif dan benar. Tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan. Karena Puan dan para Menteri juga bisa langsung mendengarkan unek-unek yang sedang dikeluhkan oleh rakyat. Sehingga keluhan tersebut juga bisa tersalurkan lebih cepat dan akan dieksekusi dalam waktu dekat,” papar Ari.
Melansir dari sumber Liputan6.com, menyebutkan bahwa Puan dan sejumlah Menteri serta Ketua Komisi DPR RI telah berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banyuwangi. Sejumlah Menteri yang dimaksud, adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono), dan yang terakhir, adalah Ketua Komisi IV DPR yang mencakup Bidang Pertanian, kelautan, serta Lingkungan Hidup (Sudin).
“Puan ingin mendengar dan juga menyerap aspirasi nelayan. Maka dari itu, dia dengan sengaja mengajak Menteri KKP yang juga berasal dari fraksi yang sama, Partai PDIP. Tidak hanya nelayan, Puan juga ingin menyerap aspirasi perempuan, maka dari itu dia memilih Menteri PPPA untuk diajak kunjungan kerja. Langkah yang telah diambil oleh Puan ini sangat bagus. Sehingga, Menteri-menteri yang sudah melakukan kunjungan kerja juga bisa mendengarkan langsung aspirasi rakyat dengan mengeksekusinya,” sebut Ari.
Namun demikian, menurut Ari, memang lah tidak semua anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja, contohnya adalah Puan Maharani. Kecuali, orang tersebut memang sudah memiliki wewenang sekaligus pengaruh yang besar di partai. Maka, diperbolehkan bagi dia untuk melakukan kunjungan kerja dalam mendengar aspirasi atau sekedar melihat perkembangan pemerintahan Indonesia di mata rakyat.
“Karena jika dilihat-lihat kan Menteri Pertanian bukan dari PDIP, maka Puan dengan sengaja mengajak Sudin, sebagai Ketua Komisi IV, untuk ikut kunjungan kerja. Karena kan Pak Sudin ini berasal dari partai yang sama. Beliau juga telah memiliki wewenang untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada para Menteri Pertanian saat nanti menggelar rapat secara besar-besaran,” ujar Ari. Menurut Ari, langkah Puan dengarkan aspirasi rakyat bersama sejumlah Menteri dan juga Ketua Komisi IV DPR yang berasal dari partai yang sama adalah hal benar dan efektif.