Off-press.org – Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, dan Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat, dinilai kurang sopan dan seharusnya meminta maaf kepada Moeldoko yang menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, hingga ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Permasalahan dan persoalan kubu Demokrat memang masih jauh dari kata selesai. Kubu Demokrat berawal dari isu runtuhnya AHY yang dilakukan dengan sepihak dan penurunan paksa karena suatu permasalahan.
Tentang permasalahan AHY dan SBY yang diharuskan meminta maaf kepada sejumlah pihak, Syahrial Nasution selaku Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa kepada Moeldoko yang tidak mengucapkan permintaan maaf sedikitpun atas segala kesalahannya selama masa momentum Idul Fitri terjadi di tahun 2021 ini. “Seharusnya itu kan SBY dan AHY lah yang harus memanfaatkan momen lebaran Idul Fitri ini untuk meminta maaf kepada sejumlah pihak kami. Khususnya minta maaf sama Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna, dan KSP Moeldoko,” ujar Muhammad Rahmad yang menjabat sebagai Juru Bicara Partai Demokrat KLB, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada Minggu, 16 Mei 2021.
Menurut Rahmad, begitulah sapaannya, SBY dan AHY sudah menyebar banyak fitnah dan berita palsu tentang persoalan Jokowi, Yasonna, dan Moeldoko. Berita tidak benar ini semakin menjadi-jadi begitu ada sebuah konflik internal pada Partai Demokrat. Ia menerangkan, bahwa seharusnya KLB Partai Demokrat yang berada di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Februari 2021 lalu diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat menggunakan biaya pribadi dan sama-sekali tidak melibatkan Moeldoko, Yasonna, maupun Jokowi ke dalamnya.
Rahmad menyampaikan, bahwa Moeldoko adalah seorang tokoh nasional yang sudah siap sedia untuk memimpin serta mengembalikan kondisi Partai Demokrat menjadi fraksi bersama milik rakyat, setelah diminta langsung oleh para tokoh senior atas persetujuan dari kader Partai Demokrat. “SBY dan AHY itu seharusnya bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis. Demokrat seharusnya dikembalikan menjadi partai milik rakyat,” ucapnya.
Bukan hanya itu saja, Rahmad yang ikut campur tentang permasalahan dan persoalan kubu Demokrat pun mengatakan bahwa seharusnya SBY serta AHY melakukan permintaan maaf resmi kepada para senior Partai Demokrat serta kader-kader nya yang berada di seluruh Indonesia karena telah menyebabkan konflik serius serta membelah Partai Demokrat yang dulunya menjadi partai milik rakyat. Rahmad menilai, karena perbuatan SBY dan AHY, Partai Demokrat sudah menjadi partai yang membangun tirani politik, sehingga segala kebijakan dilakukan dengan wewenang yang tidak berdasar.
“Masyarakat Indonesia dan dunia juga sudah menunggu lama tentang pembuktian dari SBY dan AHY. SBY dan AHY kan tokoh yang demokratis. Kami sangat yakin, bahwa SBY tidak ingin meninggalkan legacy sebagai bapak tirani demokrasi di Indonesia,” imbuh Rahmad. Sebelum persoalan permintaan maaf SBY dan AHY yang dinilai kurang pantas ke Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna, dan Moeldoko, ternyata Syahrial lebih dulu menyayangkan tindakan Moeldoko yang tidak berkunjung untuk menyampaikan permintaan maaf atau pun hanya sekedar merayakan hari Idul Fitri 1442 Hijriah ke SBY. Menurutnya, berdasarkan informasi yang telah dimiliki dari Ossy Dermawan selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, diketahui bahwa Moeldoko tidak memberikan ucapan apapun tentang ihwal Idul Fitri 1442 Hijriah yang dilakukan pada Kamis, 14 Mei 2021, hingga saat ini.
“Saya mengkonfirmasikan langsung hal ini kepada Sepri Pak SBY, dari bang Ossy Dermawan, tadi pagi. Apakah hingga h+3 ini tidak ada ucapan Idul Fitri sedikitpun kepada Pak SBY dari Moeldoko? Barangkali ada yang menelepon atau hanya sekedar pesan pendek? Tidak ada sama sekali,” ujar Syahrial, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia. “Sangat disayangkan sikap KSP Moeldoko, baik sebagai orang yang pernah menjabat sebagai bawahan Pak SBY maupun seorang muslim yang sedang menjabat sebagai pejabat negara,” imbuhnya. Ia menyatakan, bahwa yang seharusnya terjadi, adalah Moeldoko berkunjung atau memanfaatkan momentum Idul Fitri tahun ini untuk mengakui segala kesalahan yang pernah dilakukannya kepada SBY. Selain itu, Syahrial juga menyayangkan tindakan Moeldoko yang menyangkut pautkan persoalan kubu Demokrat yang dikaitkan dengan ketidakhadiran Moeldoko pada silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah.
