Off-press.org – Sistem kepolitikan era Jokowi di Indonesia sangat signifikan. Sistem politik Indonesia adalah sistem presidensial demokrasi. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Legislatif dibagi menjadi dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan lembaga yang berwenang membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan melakukan fungsi anggaran. DPD merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab atas menegakkan hukum dan keadilan. BPK merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara.
Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem politik yang terdiri dari partai politik yang berasal dari berbagai latar belakang ideologi. Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu berusaha untuk memenangkan kursi di DPR dan membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan.
Sistem kepolitikan era Jokowi (Joko Widodo) sebagai Presiden Indonesia terjadi perubahan signifikan, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut beberapa aspek sistem kepolitikan era Jokowi:
- Pembangunan Infrastruktur: Salah satu fokus utama Jokowi adalah pengembangan infrastruktur yang lebih baik dan modern di Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan telah dibangun dan ditingkatkan.
- Pemberantasan Korupsi: Jokowi telah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menunjuk Kepala KPK yang terkenal tegas dalam memberantas korupsi. Langkah-langkah lain yang diambil Jokowi untuk pemberantasan korupsi antara lain, memberikan peningkatan upah untuk aparat hukum, peningkatan kualitas SDM, serta perubahan sistem pelaporan keuangan negara.
- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Jokowi mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Selain itu, ia juga memperluas program bantuan sosial dan meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja.
- Politik Luar Negeri: Di bidang politik luar negeri, Jokowi telah memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Selain itu, ia juga berupaya untuk memperkuat peran Indonesia di ASEAN dan meningkatkan kemitraan dengan negara-negara tetangga.
- Pemilu: Selama masa kepresidenannya, Jokowi juga telah menyukseskan beberapa pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, serta Pemilihan Umum Legislatif 2019. Jokowi juga mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, yang memungkinkan rakyat untuk memilih langsung pemimpin mereka.
Tak itu saja, Jokowi juga menciptakan program politik Nawacita. Program Nawacita adalah program pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla) yang diumumkan pada saat pelantikan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2014. Program ini memiliki 9 prioritas utama (nawa cita) yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun masa jabatannya. Dan berikut, adalah seputar programnya:
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Pembangunan Infrastruktur: Meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
- Revolusi Mental: Mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan, kesadaran hukum, dan pentingnya menghargai sesama.
- Reformasi Birokrasi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
- Reformasi Hukum: Meningkatkan efektivitas hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memberantas korupsi dan kejahatan.
- Penanggulangan Kemiskinan: Memberikan akses yang lebih baik untuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, seperti program bantuan sosial dan program jaminan kesehatan.
- Kemandirian Energi: Meningkatkan produksi energi nasional untuk mencapai kemandirian energi.
- Penguatan Kedaulatan Pangan: Meningkatkan produksi pertanian dan pangan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan.
- Perlindungan Lingkungan Hidup: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, menjaga konservasi lingkungan hidup, dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Program Nawacita menjadi panduan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam menyusun kebijakan dan program kerja selama lima tahun masa jabatannya. Beberapa program yang dilakukan dalam rangka memenuhi nawa cita tersebut di antaranya adalah program pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi di sektor-sektor yang produktif, serta program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Itulah seputar sistem kepolitikan era Jokowi yang wajib diketahui.
