Off-press.org – Miriam Budiarjo merupakan istri alm. Ali Budiardjo yang memiliki konsep ilmu politik dengan dasar-dasar proses atau sistem negara. Kegiatan yang menyangkut sistem proses tujuan sistem dilakukan berdasarkan oleh tujuan. Pengambilan keputusan mengenai apakah tujuannya dari sistem politik atau menyangkut ke tindak seleksi antara beberapa alternatif. Penyusunan skala yang diprioritaskan demi tujuan yang telah dipilih merupakan hal yang paling utama.
Alokasi yang bersifat paksaan atau tanpa unsur paksaan sesuai dengan cara yang digunakan bisa bersifat paksaan. Kebijakan ini hanya merupakan perumusan saja dari seluruh masyarakat yang bukan hanya tujuan pribadi melainkan tujuan bersama. Selain itu politik juga masih bisa disangkut pautkan dengan kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik atau kegiatan individu.
Berikut ini merupakan konsepnya menurut Miriam Budiardjo dalam memaknai sebuah ilmu politik yang mendasar. Langsung saja cari tahu dengan menyimak terus pembahasan dibawah ini.
Konsep Ilmu Politik yang Mendasar Menurut Miriam Budiarjo
Siapa nih yang masih awam soal pemerintahan? Sudah saatnya cari tahu dari pembahasan artikel yang satu ini. Politisi dalam berpolitik Rupanya tidak boleh sembarangan dan harus mengetahui dasar ilmunya terlebih dahulu. Rupanya, politik memiliki arti yang sangat dalam.
Banyak dasar ilmunya yang harus diketahui. Banyak sekali tidak dalam yang harus dilakukan para politisi di negara ini. Mereka memiliki perannya dan mereka akan mempengaruhi kemajuan negara ini. Jika penerapan ilmunya sesuai maka tujuan akan tercapai.
Tidak sedikit orang akan memanfaatkan celah dalam berpolitik demi tujuan pribadi. Langsung saja supaya kamu mengerti dasar ilmunya seperti yang diberitahukan oleh Miriam Budiardjo salah satu anggota Hak Asasi Manusia.
1. Negara
Konsep ilmu politik menurut Miriam Budiarjo, bahwa negara merupakan organisasi di lembaga masyarakat dalam suatu wilayah yang kuat merupakan kekuasaan yang tinggi. Sementara jika mendengar dari kerabatnya yaitu Thomas, bahwa negara tidak seperti itu.
Negara merupakan lembaga kekuasaan masyarakat sosial yang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Kebutuhannya merupakan kebutuhan fisik yang melampaui sosial yang lebih kecil seperti desain dan kota.
Lembaga ini memang masih menyangkut pihak masyarakat yang banyak dan pihak pelaku yang berkuasa dan berpolitik untuk mengurus semua administrasi lainnya dalam bernegara.
2. Kekuasaan
Menurut Miriam Budiardjo rupanya, kekuasaan sendiri dapat diartikan adanya sebuah keinginan pelaku yang mempengaruhi seseorang atau kelompok. Tidak menutupi kemungkinan bukan politik dan sekelompok politik akan mudah memaksakan keinginannya terhadap negara dan masyarakat. Kekuasaan mereka bisa digunakan dengan baik demi mensejahterakan masyarakat tetapi mereka yang berkuasa bisa saja mengambil yang bukan haknya dari berbagai cara.
3. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menindaklanjuti keputusan. Keputusan itu akan tercapai dikarenakan adanya proses pengambilan keputusan secara kolektif. Keputusan yang diambil berdasarkan keputusan yang mengikat masyarakat.
Misalnya investasi negara yang sedang booming belakangan ini seperti resminya peraturan presiden soal miras. Seharusnya politik bisa mengambil keputusan yang baik dan tidak labil. Banyak dampak baik atau buruk yang terjadi jika diresmikan. Lalu tidak lama peraturan tersebut ingin dicabut.
4. Kebijakan
Kebijakan tersebut dalam politik bisa diambil untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya kebijakan tersebut akan digunakan oleh pelaku atau kelompok politik. Cara-cara yang digunakan sudah ditetapkan dengan beberapa kelonggaran atau ketaatan terhadap peraturan yang ada demi mencapai tujuan.
Pada dasarnya, kebijakan tersebut harus memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Banyak sekali kebijakan yang akan ilakukan pemerintah dalam berpolitik. Misalnya dengan kasus ITE kemarin, banyak pihak yang saling melapor lantaran UU ITE mudah menjerat dengan pasal karet.
Tetapi kebijakan yang ada, pihak kepolisian akan memilih kasusnya untuk ditindak lanjuti demi mencapai keinginan negara untuk terus berdemokrasi
5. Pembagian
Konsep dari ilmu politik menurut Miriam Budiardjo bahwa pembagian merupakan penjarahan dengan nilai-nilai masyarakat. Pembagian ini biasanya dilakukan sebagai hal yang bisa dikatakan tanggung jawab pemerintah dalam berpolitik.
Seandainya masyarakatnya mengalami musibah maka, pemerintah yang berpolitik tidak bisa diam begitu saja. Bahkan harus memberikan jatah yang seharusnya mereka dapatkan saat kena musibah. Itulah sederet konsep ilmu politik menurut Miriam Budiarjo yang wajib diketahui.
