off-press.org – Belakangan ini Luhut dikritik karena minyak goreng, tidak hanya menunjukkan dominasi di kabinet dengan segudang jabatan, penunjukan Luhut untuk mengurus minyak goreng dikhawatirkan akan memicu konflik kepentingan pada kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan konflik kepentingan bisa saja terjadi karena Luhut dikenal dekat dengan sejumlah pihak yang diketahui mereka terjerat korupsi tersebut. Ia mengkhawatirkan jabatan baru Luhut akan memicu rumor negatif pada proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhur dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat” ucap Deddy dari keterangan tertulisnya, politikus PDIP yang lainnya, Masinton Pasaribu menilai Luhut seperti perdana menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya Luhut terlalu banyak diberi kewenangan. “Ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ walaupun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita, presiden jadi hanya sebatas urusan simbolik” ucap Masinton. Ia merasa tidak setuju dengan keputusan Jokowi yang memusatkan kewenangan hanya pada satu menteri saja.
Ia menyebutkan kebijakan ini sebagai sentralisasi jabatan dan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pemerintahan. “Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan” lanjutnya, anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera juga menyimpulkan keputusan Jokowi yang kembali menunjuk Luhut untuk mengatasi permasalahan menguatkan sebutan yang disematkan pada Luhur selama ini yaitu segala urusan. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Jokowi membuat roda pemerintahan tidak sehat secara organisasi.
“Kian menguatkan posisi Pak LBP, istilah menteri segala urusan kian teras” ucap Mardani, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap penunjukan Luhut sebagai pengurus masalah minyak goreng membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibandingkan dengan menteri lain. Dalam hal ini Jokowi dinilai tidak percaya pada menteri yang memang memiliki kewenangan mengurus persoalan, “hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, ketika ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan” ucap Herzaky.
Sedangkan Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebutkan Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya yang dimaksud, “dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah seharusnya saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agun untuk pengawasannya” ucap Jodi menanggapi masalah minyak goreng yang diurus oleh Luhut. Di samping kabar Luhut dikritik karena minyak goreng, wakil ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar penyaluran minyak goreng dari pabrik ke ritel lebih diperketat pengawasannya.
Menurutnya, harus ada pengawalan pada jalur distribusi minyak goreng, “yang penting adalah pengawalan dari pabrik ke ritel-ritel harus dimonitor setelahnya harus dikawal oleh Satgas Pangan” ucap Aria. Pengawalan ini harus dilakukan agar harga minyak goreng turun ke level HET sebesar Rp 14 ribu per liternya atau setara dengan Rp 15.500 per kg-nya, “di situ dapat meringankan pelaku UMKM, ibu rumah tangga dan keluarga kelas menengah” lanjut keterangan dari Aria. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai dari tanggal 31 mei 2022 mendatang.
Namun pengusaha bisa mengajukan pembayaran subsidi hingga tanggal 31 Juli 2022, keputusan tersebut diambil setelah dua aturan baru terkait tindak lanjut pembukaan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya diterbitkan. Aturan pertama terkait ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang terbit pada tanggal 23 Mei 2022 lalu. Aturan yang kedua Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah pada kebijakan Sistem Domestic Market Obligation dan Domestic Price Oblihation yang akan segera terbit.
Luhut dikritik karena minyak goreng tidak hanya dari para petinggi, masyarakat juga tidak sedikit yang mengeluh karena harga minyak goreng belum juga stabil. Salah satunya di Jawa Timur yang mana harganya masih mahal meskipun sudah turun namun dianggap mahal dibandingkan harga sebelum ada kenaikan harga minyak. Tidak hanya harganya yang masih di atas patokan, stok minyak goreng curah juga sangat terbatas walaupun pemerintah sempat melarang ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng, Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur meninjau harga dan stok minyak goreng di pasar dan membenarkan hal tersebut.
