Off-press.org – Belum lama ini, sebanyak tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak atau tidak menerima pengajuan terhadap rencana hak interpelasi yang akan digulirkan oleh fraksi PSI dan PDI Perjuangan terkait Gubernur Anies Baswedan terkait dengan Formula E. Dimana, tujuh fraksi mempunyai pandangan seperti itu diantaranya adalah PAN, PKB-PPP, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, hingga Gerindra. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi di Jakarta pada hari Jumat memberikan pernyataan bahwa pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan serta PSI. Pada akhirnya PDIP-PSI tolak interpelasi Anies Baswedan.
“Kan jika pertanyaan terhadap balap Formula E dapat dilakukan pada pembahasan di komisi-komisi bersangkutan,” ungkap Desi Ketua Demokrat DPRD DKI dilansir dari Viva.co.id. “Seperti rapat Badan Anggaran DPRD DKI,” lanjut Desi seperti yang dilansir dari Viva.co.id. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta juga sama halnya, bagi PKS belum ada hal mendesak terhadap hak interpelasi itu. Sebab masih banyak cara demi menggali penjelasan terhadap rencana Formula E.
Terkait PDIP-PSI tolak interpelasi, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta sendiri menegaskan kalau tidak akan mundur mengajukan interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipastikan akan tetap langsungkan pada bulan Juni 2022 mendatang. Pernyataan tersebutlah disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menanggapi tujuh fraksi dikabarkan sudah merapat ke Anies Baswedan setelah jamuan makan malam di Gubernur pada hari Kamis 26 Agustus 2021 lalu.
“Jika suruh mundur memakai hak interpelasi ya nanti dulu lah itu mah,” ungkap Gembong dilansir dari CNN Indonesia.com. “Tidak mungkin itu kita akan mundur,” sambung Gembong dilansir dari CNN Indonesia.com. Dia menyatakan kalau misalnya partainya akan terus mencoba melobi seluruh fraksi lainnya yang pada saat ini santer dikabarkan sudah mendukung Anies Baswedan terhadap gelaran Formula E di DKI Jakarta setelah jamuan makan malam.
Ketua dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani membeberkan kalau misalnya pihaknya tidak mau mengikuti langkah tersebut. Sebab hak interpelasi akan berdampak mengganggu agenda-agenda kerja lainnya dari DPRD. “Kemarin hari Kamis, agenda Rapimgab secara tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya alasan,” beber Rani seperti dilansir dari Viva.co.id. “Agenda dibatalkan ini dapat berdampak di agenda-agenda lainnya,” sambung Rani Mauliani seperti dilansir dari Viva.co.id.
Menurutnya mekanisme pemakaian hak interpelasi masih jauh juga buat dilalui antara lain setelah masuk ke dalam meja pimpinan harus dimusyawarahkan dulu lewat BAMUS DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. Hasbiallah Ilyas sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, menilai serta menanggapi usulan interpelasi Anies Baswedan yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan serta PSI yang tidak rasional menurutnya. Sebab di dalam LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) dikatakan berdampak terkait kerugian sebab Formula E.
“Kalau kaya gitu artinya balap mobil Formula E ini harus jalan supaya enggak ada kerugian daerah,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI seperti dilansir dari Viva.co.id. “Jadi apa yang ingin diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E menjalankan rekomendasikan BPK,” lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI seperti dilansir dari Viva.co.id. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI ini bahwa ada dampak positif mengenai gelaran Formula E ini yakni seperti menggerakan roda ekonomi Jakarta setelah dihantam virus corona COVID-19. Dikarenakan akan banyak turis mancanegara atau lokal datang ke Jakarta.
“Dampaknya pendapatan asli daerah dapat meningkat,” lanjutnya seperti dilansir dari Viva.co.id. “Sebab diperkirakan tertera ribuan wisatawan berkunjung ke Jakarta,” sambungnya dilansir dari Viva.co.id. “Kan udah zona hijau, semoga kasus COVID-19 terus menurun,” dilansir dari Viva.co.id. “Maka dari itulah apa yang diinterpelasi saya bingung,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI seperti dilansir dari Viva.co.id.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyampaikan 7 fraksi PAN, PKB-PPP, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, hingga Gerindra sepakat menolak pemakaian hak interpelasi demi formula E. “Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi menumbuhkan kepercayaan luar kepada kita,” tandas Taufik dilansir dari Kompas.com terkait dengan PDIP-PSI tolak interpelasi belum lama ini diberitakan.
