off-press.org – Menjelang Pemilihan Presiden 2024, PDIP bentuk Dewan Kolonel untuk bisa meningkatkan citra dan juga elektabilitas Puan Maharani, Ketua DPR. Pembentukan Dewan Kolonel awal mulanya turut disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi, hal ini turut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengenai usulan. Trimedya menyebut bahwa tugas dari Dewan Kolonel adalah meningkatkan citra dan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sembari menantikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi calon presiden.
“Setelah rapat ada arahan Mbak Puan, pembina fraksi dan fraksi cuma satu yaitu Mbak Puan aja,” tandas Trimedya pada hari Selasa, 20 September 2022 kemarin. “Setelah itu masuk ke pimpinan fraksi, Johan Budi mengatakan kami loyalis Mbak harus membuat sesuatu, (Dewan Kolonel),” sambung Trimedya dilansir dari CNN Indonesia.com. Dimana, Dewan Kolonel saat ini baru berusia lima bulan beserta tidak ada struktur secara resmi. Tetapi, Trimedya mengatakan kalau setiap komisi ada anggota fraksi PDIP yang menjadi koordinatornya.
Menurut Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan terkait PDIP bentuk Dewan Kolonel ini, Dewan Kolonel bertugas untuk bisa meningkatkan elektabilitas nama Puan Maharani saja. Entah itu di level komisi DPR sampai daerah pemilihan masing-masing anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua DPR, Puan Maharani selaku keturunan Sukarno harus diberikan dukungan. Apabila tidak maka bisa bernasib sama halnya dengan trah Soeharto hilang dari Golkar.
“Cuma dua Jenderal Pacul dan juga Jenderal Utut,” tandas Trimedya. “Mewakilkan mbak Puan di daerah pemilihan masing-masing,” ungkap Trimedya, Selasa 20 September 2022. “Jika memang programnya rlgld enggak namun tetap khawatir jika bukan daerah bung Karno,” sambung Trimedya mengenai Dewan Kolonel. “Nasib keluarga Bung Karno sama dengan keluarga Soeharto di dalam Golkar,” sambungnya dilansir dari CNN Indonesia.com.
Beberapa jumlah anggota DPR Fraksi PDIP tergabung di Dewan Kolonel yang diusulkan oleh Johan Budi dan koordinator Trimedya Panjaitan. Sesuai pengakuan Johan Budi Anggota DPR Fraksi PDIP awalnya beranggotakan 6 orang. Namun kemudian tim ini sudah mengalami peningkatan dengan total sampai 12 ada di 11 komisi berbeda-beda di DPR. Satu anggota dari Komisi II DPR, Junimart Girsang, Komisi I ada Sturman Panjaitan dan Dede Indra Permana, Komisi VIII ada Esti Wijayati, Komisi X ada Agustin Wilujeng. Lanjut di Komisi IX Abidin Fikri. Sementara di Komisi XI ada dua orang diantaranya adalah Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.
Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Sudah Disetujui ‘Puan Maharani’
Dewan Kolonel sendiri dibentuk oleh Johan Budi, dan anggota Fraksi PDIP itu mengatakan kalau kelompok Dewan Kolonel sudah menerima restu dari Ketua DPR, Puan Maharani. Johan awal mulanya menceritakan kalau Dewan Kolonel cuma beranggotakan enam orang saja dan lama kelamaan bertambah jadi 12 orang. Setelah itu, Johan mengatakan kalau Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto melaporkan kalau kelompok itu kepada Puan dan sudah disetujui. Ketika ditanyakan apakah Puan senang terhadap bentukan kelompok ini, dia cuma menegaskan Puan setuju.
Johan menjelaskan kalau tim atau kelompok Dewan Kolonel akan bertugas dalam melakukan sosialisasi tentang sosok Puan Maharani di daerah pemilihan masing-masing. Johan mengatakan kalau akan memperkenalkan ketokohan, prestasi-prestasi Puan Maharani kepada penduduk setempat. “Contohnya saya di dapil, jika sedang berkunjung ke wilayah ketemu masyarakat maka saya akan mengenalkan Mbak Puan,” tandas Johan Budi.
“Ketua DPR RI kita cucunya bung Karno namun tidak bilang capres, tapi prestasinya,” tutur Johan Budi. “Kita diskusikan dulu saat ini gimana strateginya, istilahnya menyosialisasikan dulu,” sambung Johan Budi dilansir dari Detik.com. “Belum jadi presiden ya, belum calon juga, saya konkret sama teman buat mensosialisasikan Mbak Puan Maharani ke masyarakat,” tutup Johan Budi mengenai PDIP bentuk Dewan Kolonel.
Meski seperti itu, namun Ketua DPR Puan Maharani sendiri sampai detik ini belum ada konfirmasi secara resmi terkait dengan pembentukan Dewan Kolonel untuk mencitrakan dan elektabilitas dirinya tersebut.
